Makalah Sejarah Tata Hukum Indonesia

MAKALAH

PENGANTAR TATA HUKUM DI INDONESIA

(Arti Sejarah Tata Hukum di Indonesia)

Dosen Pengampu : Leliya, S.H, M.H.

Disusun oleh

Kelompok 3

Syamsudin, (1414211043)

Ahmad Nur Fadilah, (1414212047)

JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan  kesehatan jasmani maunpun rohani, sehingga kami dapat menyelesaikan kewajiban kami sebagai Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ibu Leliya dalam bentuk makalah. Dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kami pada Mata Kuliah Pengantar Tata Hukum di Indonesia .

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sahabat beserta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Ucapan terima kasih kepada ibu Leliya selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengantar Tata Hukum di Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan arahannya kepada kami, serta doa dan dukungan dari teman-teman sehingga makalah sederhana yang berjudul “Arti Sejarah Tata Hukum di Indonesia” ini selesai tepat waktu.

Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam kegiatan belajar mengajar. Kami selaku penyusun menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, Maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai kalangan, untuk memperbaiki makalah kami agar lebih baik lagi di kemudian hari. Terimakasih

           

Cirebon, Februari 2015

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR..........................................................................................   i

DAFTAR ISI........................................................................................................   ii

BAB 1 PENDAHULUAN

A.     Latar belakang..........................................................................................  1

B.      Rumusan masalah.....................................................................................  1

C.     Tujuan .......................................................................................................   1

BAB II PEMBAHASAN

A.    Arti  Sejarah Tata Hukum Di Indonesia....................................................  2

B.     Sejarah Hukum di Indonesia ....................................................................   2

I.         Zaman penjajahan Belanda...................................................................  3

II.      Zaman penjajahan Jepang..................................................................... 10

III.   Indonesia Merdeka .............................................................................. 11

BAB III PENUTUP

KESIMPULAN.................................................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... 14

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar belakang

Dalam pendidikan sering terdengar kata sejarah dalam indra pendengaran kita. Di Indonesia banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di dalamnya, termasuk sejarah sebelum Indonesia merdeka. Sesuatu hal akan terlihat menarik jika kita mengetahui sejarah aslinya, yang akan menjadi cerita untuk generasi penerus bangsa. Terkadang masyarakat salah dalam menafsirkan dari sebuah sejarah yang pernah terjadi di dalam masyarakat ini. Jika orang itu memberikan sejarah yang tidak sesuai dengan yang aslinya akan menjadi sebuah hukum, karna Ia-lah yang akan bertanggung jawab atas perkataan yang Ia lontarkan kepada umumnya.

Mengenai hukum, di Indonesia masalah hukum tampaknya semakin berkembang pesat di era globalisasi ini.  Perkembangan dalam masyarakat inilah yang menunjukkan bahwa masyarakat telah sadar dengan adanya hukum.  Hal ini yang menjadikan kami ingin lebih jauh membahas tentang Arti sejarah tata hukum di Indonesia. Mudah-mudahan tulisan kami ini dapat membantu teman-teman yang ingin belajar tentang sejarah tata hukum di Indonesia.

B.     Rumusan Masalah

Berkenaan dengan latar belakang di atas kami ingin membahas mengenai hal-hal beikut ini :

1.      Bagaimana Arti sejarah tata hukum di Indonesia.

2.      Apa cakupan yang terdapat di dalam sejarah tersebut.

C.    Tujuan

1.      Agar kami  lebih memahami Arti Sejarah tata hukum di Indonesia ini.

2.      Membantu teman-teman dalam belajar, agar lebih mudah untuk memahaminya.

BAB II

ARTI SEJARAH TATA HUKUM DI INDONESIA

A.  Pengertian Tata Hukum

Tata hukum berasal dari bahasa belanda yaitu “rech orde” yang berarti susuna hukum, artinya memberiakan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Magsudnya menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi.

B.  Sejarah tata hukum di Indonesia

Jika membahas mengenai “tata hukum Indonesia” pasti penjelasannya akan mengacu pada sebuah aturan hukum yang pernah berlaku dan masih tetap menjadi hukumdan aturan yang berlaku sebagai hukum positif.untuk mengerti dan memahami mengenai tata hukum, berikut akan membahas sejarah beserta sumber tata hukumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut.

a.    Pengertian sejarah

Sejarah dalam bahasa latin “Historis” dan dalam bahasa jermannya “Geschichte” yang berasal dari kata geschehen, berarti “sesuatu yang terjadi”. Sedangkan istilah “Historie” menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia. Secara sederhana kata sejarah oleh masyarakat indonesia diartikan sebagai cerita dari kejadian masa lalu yang dikenal dengan sebutan legenda, babad, kisah, hikayat, dan banyak lagi yang mana kebenarannya belum bisa diakui.[1]

b.    Tata hukum di indonesia

Membicarakan tata hukum khususnya yang berlaku di indonesia tidak mungkin dapat di lakukan tanpa mempelajari sejarahnya di samping politik hukum yang digunakan sebagai pelaksana barlakunya aturan hukum itu. Sejak zaman tandu di nusantara ini telah ada suatu kehidupan. Tetapi pencatatan dari kejadian-kejadian penting terhadap kehidupan bangsa indonesia baru ada sejak memasuki abad I dan ini pun diketahui setelah ada penelitian-penelitian dari adanya peninggalan-peninggalan yang ditemukan. Kemudian setelah kehidupan manusia berkembang dan masuknya kebudayaan dari luar, hubungan antar pulai mulai lancar, maka terjadilah kehidupan kelompok sosial yang teratur di bawah  kekuasaan seseorang atau beberapa orang dianggap kuat. 

Kehidupan bangsa Indonesia dalam bidang hukum mulai jelas dapat diketahui, setelah kedatangan bangsa Eropa terutama orang-orang Belanda dengan usaha menanamkan pengaruhnya melalui penjajaan.

Orang belanda mulai menjajah bangsa indonesia yang mendiami kepulauan Nusantara ini sejak abad XVII sampai abad XX yang diselingi oleh orang Inggris dan terakhir Jepang  sebelum perjuangan bangsa Indonesia memploklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 agustus 1945. Dalam hal ini marilah kita tinjau tentang sejarah tata hukum dan politik hukum dalam menjalankan  aturan-aturan hukumnya.

    I.     Zaman penjajahan belanda 

a.    Masa Vereenigde Oost Indische Compagni 1602-1799

Vereenigde Oost Indische Compagni (VOC) yang didirikan oleh para pedagang orang Belanda tahun 1602 magsudnya supaya tidak terjadi persaingan antar para pedagang yang membeli rempah-rempah dari orang-orang pribumi dengan tujuan dapat memperoleh keuntungan yang besar di pasaran eropa. Sebagai kompeni dagang oleh pemerintah belanda kemudian diberi hak-hak istimewa (octrooi) seperti hak monopoli pelayaran dan perdagangan, hak membentuk angkatan perang, hak medirikan benteng, hak mengumumkan perang, mengadakan perdamaian dan hak mencetak uang. Dengan hak octrooi itu VOC melakukan ekspansi penjajahan di daerah-daerah kepulauan nusantara yang didatangi terutama kepulauan maluku-dan menanamkan penekanan dalam bidang perekonomian dengan memaksa aturan-aturan yang dibawa.

Pada tahun 1610 pengurus pusat di belanda memberikan kewenangan kepada gubernur jendral pieter both untuk membuat peraturan dalam menyelesaikan perkara istimewa yang harus disesuaikan dengan kebutuhan para pegawai VOC di daerah-daerah yang dikuasai, di sampin ia dapat memutuskan perkara perdata dan pidana.

Sejak gubernur diberi wewenangan dapat membuat peraturan yang diperlukan untuk kepentingan VOC di daerah-daerah yang dikuasai, maka setiap peraturan yang dibuat itu diumumkan berlakunya melalui “plakat”. Dan plakat-plakat yang memuat setiap peraturan setelah diumumkan tidak pernah dikumpulkan dengan tatanan yang baik. Kemudian selama selama tujuh tahun sejak itu semua plakat yang telah diumumkan dikumpulkan lagi; dan bagi plakat yang masih berlaku disususn secara sistematik. Pada tahun 1642 diumukan di batavia dengan nama “statuta van batavia” (statuta batavia). Usaha semacam ini dilakukan lagi yang selesai pada tahun 1766 dan diberi nama “nieuwe bataviase statuen” (statuta batavia baru).

Sampai berakhirnya masa penjajahan VOC yang dibubarkan oleh pemerintah belanda pada tanggal 31Desember1799, karena banyak menanggung hutang.   

b.  Penjajahan pemerintah belanda 1800-1942

Sejak tanggal 1 januari 1800daerah-daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah bataafche republik yang  kemudian diubah menjadi koninklijk holand. Untuk mengurus daerah jajahan raja Belanda yang monarki absolut waktu itu menunjuk Daendels sebagai guberunur jendral. Dalam bidang pemerintahan daendals membagi pulau jawa menjadi sembilan karesidenan (prefektu). Dalam bidang hukum, daendels tidak mau mengganti aturan-aturan hukum yang berlaku di dalam pergaulan hidup pribumidengan memberlakukan hukum-hukum Eropa.

  Pada tahun 1811 daendels diganti oleh jansens yang tidak lama memerintah, karena tahun itu juga kepulauan nusantara dikuasai oleh inggris . pemerintah Inggris mengangkat Thomas stamford raffles menjadi Letnan Gubernur.

Dalam bidang hukum raffles mengutamakan susunan pengadilan yang dikonkordansikan susunannya seperti pengadilan di india terdiri dari :

1)   Division’s court

2)   District’ court atau bopati’s court

3)   Resident’s court

4)   Court of circuit

Raffles tidak melakukan perubahan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat bumiputra. Anggapannya, aturan-aturan hukum yang berlaku itu identik hukum islam. Bahkan bagi hakim diperintahkan  untuk tetap memberlakukan ketentuan-ketentuan bumiputra dalam menyelesaikan perkara. Tetapi walupun demikian hukum bumiputra dianggap lebih rendah dari hukum Eropa.

Setelah inggris menyerahkan nusantara kepada belanda pada tahun 1816 sebagai hasil konvensi london 1814, maka seluruh tata pemerintahannya mulai diatur dengan baik. Sejak saat itu sejarah perundang-undangan membagi tiga masa perundang-undangan :

Ø Masa Besluiten Regerings 1814-1855

          Dimulai pada tahun 1814 dan berakhir pada tahun 1855. Berdasarkan pasal 36 Nederlands Gronwet tahun 1814, menyatakan bahwa, “Raja yang berdaulat,secara mutlak mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta milik negara di bagian-bagian lain”. Kekuasaan mutlak raja tersebut diterapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dengan nama  “Algemene Verordening”  atau peraturan pusat. Peraturan pusat berupa keputusan raja maka dinamakan koninklijk besluit Pengundangannya lewat selebaran yang dilakukan oleh gubernur jendral. Dalam masa ini juga melahirkan kitab  Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

       Untuk melaksanakan pemerintaha di kepulauan nusantara yang oleh belanda disebut “Nederlands Indie” (Hindia Belanda), raja mengangkat komisaris jenderal yang terdiri dari Elout, buyskes dan Van der Capellen. Mereka tidak mengetahui secara menyeluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh inggris. Karena itu tetap memberlakukan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku pada masa inggris berkuasa terutama mengenai Landrente dan usaha pertanian. Dalam bidang hukum, peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang belanda – sejak VOC dan tidak diganti atau dicabut – tidak mengalami perubahan, karena menunggu rencana pengkodifikasian hukum nasional belanda.

Ø Masa Regerings Reglement 1855-1926

       Pada tahun 1848 di belnda terjadi perubahan terhadap Grondwetnya sebagai akibat dari pertentangan de Staten General (parlemen)dan raja berakhir dengan kemenangan parlemen dalam bidang mengelola kehidupan bernegara. Kemenangan itu mengubah sistem pelaksaaan pemerintah dari monarki konstitusional menjadi monarki konstitusional parlementer. Adanya perubahan Grondwet itu mengakibatkan juga terjadinya perubahan terhadap pemeritahan dan perundang-undangan jajahan belanda di indonesia. Hal ini terutama di cantumkannya ketentuan pasal 59 ayat I, II dan IV Grondwet.

       Berdasarkan ketentuan pasal 59 itu, maka kekuasaan raja terhadap jdaerah jajahan menjadi dikurangi walaupun masih berhak mengeluarkan peraturannya sendiri. Suatu undang yang mengatur keadaan daerah jajahan tidak dibuat oleh raja dengan koninklijk besluitnya, melainkan undang-undang itu dibuat raja bersama-sama parlemen. Peratura dasar tentang pemerintahan yang dibuat untuk kepentingan daerah jajahan di indonesia dan berbentuk undang-udang waktu itu dinamakan Regerings Reglement (RR). Dan RR ini diundangkan pada tanggal 1 januari 1854, tetapi mulai berlaku tahun 1855.

       Pada tahun 1920 RR itu mengalami perubahan terhadap beberapa pasal tertentu dan kemudian setelah diubah dikenal dengan sebutan RR (baru) dan berlaku sejak satu januari 1920 sampai 1926. Karena itu selama berlakunya dari tahun 1855sampai 1926 dinamakan Masa Regerings Reglement.

Ø Masa Indische Staatsregeling 1926-1942

Pada tahun 1918 oleh pemerintah belanda dibentuk sebuah “Volksraad” (Wakil Rakyat) sebagai hasil dari perjuangan bangsa indonesia yang menghendaki ikut menentukan nasib bangsanya. Semula Wakil Rakyat Indonesia itu hanya mempunyai hak sebagai penasehat pemerintah saja, tetapi sejak tahun 1946 diberi hak ikut membuat undang-undang. Sebenarnya dengan dibentuknya Wakil Rakyat tahun 1918 itu, mak pemerintah jajahan belanda merencanakan untuk mengubah Regerings Reglement. Rencana itu baru terlaksana beberapa tahun kemudian setelah Grondwet belanda mengalami perubahan lagi tahun 1922, perubahan tersebut menyangkut mengenai tata pemerintah Hindia Belanda. Akibat dari perubahan Grondwet maka tata pemerintahan Hindia Belanda mengalami perubahan juga.

       Indische Staatsregeling mencantumkan hukumnya dalam pasal 131. Dalam ketentuan pasal 131 IS dinyatakan ada 3 golongan penghuni Hindia Belanda yang terdiri dari golongan eropa, golongan indonesia dan golongan timur asing. Penghuni Hindia Belanda yang termasuk golongan-golongan itu ditetapkan dalam pasal 163 IS. Isinya terdiri dari 6 ayat dan yang perlu kita ketahui 4 ayat pertama, karena 2 ayat berikutnya mengatur mengenai wewenang Gubernur Jenderal tentang ketentuan pasal ini serta kepentingan penduduk yang masih ragu-ragu termasuk golongan mana dan dapat meminta penetapan hakim. 

Pembagian golongan penghuni berdasarkan pasal 163 IS  itu sebenarnya untuk menentukan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan seperti yang dicantumkan dalam pasal 131 IS sebagai politik hukumnya. Pelaksanaan politik hukum pemerintah penjajahan belanda dapat dilihat sebagai berikut :

1.    Hukum Yang Berlaku Bagi Golongan Eropa

       Aturan-aturan hukum yang berlaku bagi golongan eropa. Dalam hal ini susunan peradilan yang digunakan bagi golongan Eropa di jawa dan madura terdiri dari :

a.       Residentiegerecht

b.      Raad van Justitie

c.       Hooggerechtshof

       Susunan peradilan eropa di luar jawa dan madura sama seperti di jawa dan madura dengan satu hooggerechtshof di jakarta. Selain itu di daerah terdapat hanya :

a.       Residentiegerecht

b.      Raad van Justitie

2.    Hukum yang Berlaku Bagi Golongan Indonesia

       Aturan-aturan hukum yang berlaku bagi golongan indonesia. Prof. Dr. R. Supomo dalam bukunya memberikan contoh dari peraturan hukum yang diberlakukan bagi golongan indonesia itu antara lain :

a.       Hukum yang berlaku bagi semua golongan

b.      Ketentuan undang-undang lain bagi golongan indonesia

Adapun susunan peradilan bagi golongan indonesia di jawa dan madura terdiri dari :

a.       Districtsgerecht

b.      Regentschapsgerecht

c.       Landraad.

Bagi daerah-daerah di luar jawa dan madura, mengenai susunan organisasi peradilan untuk golongan indonesia diatur tersendiri dalam “Rechtsreglement Buitengwesten”. Lembaga peradilan itu terdiri dari :

a.       Negorijrechtbank

b.      Districtsgerecht

c.       Magistraatsgerecht

d.      Landraad

3.    Hukum Yang Berlaku Bagi Golongan Timur Asing

Semula bagi mereka diberlakukan hukum perdata dan hukum pidana adatnya, karena dipersamakan kedudukan hukumnya dengan orang indonesia. Kemudian melalui S. 1855 : 75 untuk jawa dan madura diberlakukan hukum perdata eropa bagi mereka, kecuali hukum keluarga dan hukum waris tanpa wasiat. Setelah itu pada tahun 1917 melalui S. 1917 : 129 bagi golongan Timur Asing Cina sejak tanggal 1 mei 1919 dibedakan dengan golongan Timur Asing lainnya.[2] Bagi golonganTimur Asing Cina diberlakukan seluruh hukum pedata Eropa untuk wilayah hindia belanda semula belaku di Jawa dan Madura, Sumatra Barat, Tapanuli, Bengkulu, Sumatra Timur, Manado, Sulawesi, Ambon, Ternate, dan Timor, mulai sejak 1 maret 1925, kecuali untuk daerah Kalimantan Barat  untuk hukum tersebut baru berlaku tanggal 1 september 1925. Dengan demikian bagi golongan Timur Asing Cina menjelang akhir tahun 1925 berlaku seluruh hukum perdata eropa.

          Lembaga peradilan yang dilakukan secara berbeda antara golongan eropa san golongan Timur Asing bukan Cina dilain pihak di samping adanya perbedaan juga bagi pihak yang terakhir itu dalam pelaksanaannya di Jawa an Madura dengan daerah-daerah lain di luar Jawa dan Madua. Sejak tahun 1914 untuk Jawa dan Madura di bentuk lembaga peradilan baru yang berlaku bagi setiap golongan untuk mengadili tindak pidana ringan yang semula ditangani oleh  Politierechter. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura pada tahun 1919 di bentu lembaga yang sama dengan nama Landgerecht.

       Dalam penyelenggaraan peradilan di indonesia masih ada daerah dan lembaga yang ditentukan untuk melaksanakan peradilan sendiri. Dan peradilan yang melaksanakan pengadilan sendiri itu seperti :

a.       Pengadilan Swapraja

b.      Pengadilan Agama

c.       Pengadilan Militer

4.    Perkembangan Pelaksanakan Politik Hukum Pemerintah Hindia Belanda

             Pemerintah penjajah belanda mulai melaksanakan politik hukumnya sjak tahun 1848 (1 mei) melalui pasal 11 AB, kemudian dilanjutkan dengan pasal 75 RR dan yang terakhir dengan pasal 131 IS. Politik hukum itu dilaksanakan dengan dengan corak dualistis terhadap hukum perdata. Tetapi walau demikian kelak dikemudian hari, bagi hukum perdata eropa, yang dinyatakan mempunyai nilai derajat lebuh tinggi dari hukum perdata lainnya. Pemerintah mengharap juga berlaku bagi lain golongan selain orang-orang eropa. Maka untuk realisasi dalam hubungan lebih baik antar manusia sebagai makhluk yang mempunyai kedudukan sama, kehendak unuk unifikasi hukum perdata itu dilaksanakan juga. Pelaksanaan ditempuh dengan jalan sebagi berikut :

a.    Menyatakan berlakunya hukum perdata eropa bagi golongan yang dipersamakan dengan golongan bumiputra.

b.    Perkawinan antar golongan (campuran)

c.    Tunduk dengan sukarela 

 II.          Zaman Penjajahan Jepang

       Bulan maret 1942 balatentara jepang dengan mudah dapat menduduki seluruh daerah hindia belanda. Dalam keadaan darurat waktu itu pemerintahan jepang di indonesia di lakukan oleh “Balatentara Jepang”. Indonesia dibagi dua kekuasaan :

a.       Indonesia Timur di bawah kekuasaan angkatan laut berkedudukan di makasar

b.      Indonesia Barat di bawah kekuasaan angkatan darat berkedudukan di jakarta.

Untuk melaksanakan tata pemerintahan di indonesia, pemerintah balatentara jepang berpedomankan  kepada undang-undang yang disebut “Gunseirei”. Setia peraturan yang diperlukan demi kepentingan pemerintah di jawa dan madura dibuat berpedomankan kepada Gunseirei melalui “Osamu Seirei”.

Dalam didang hukum, pemerintah balatentara jepang melaui Osamu Seirei No. 1 tahun 1942, dalam pasal 3 nya menyatakan “semua badan pemerintah dan kekuasaanya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer”. Ketentuan ini merupaka pasal peralihan yang mempunyai makna untuk menghilangkan kekosongan dalam bidang hukum,  apalagi peperangan belum berakhir. Mengenai lembaga peradilan hindia belanda juga tetap digunakan, kecuali Residentiegerecht yang dihapus. Adapun susunan lembaga peradilan berdasarkan Gunseirei No. 14 tahun 1942 terdiri dari :

a.       Tihoo Hooin

b.      Keizai Hooin

c.       Ken Hooin

d.      Gun Hooin

e.       Kaikyoo Kootoo Hooin

f.       Sooyoo Hooin

g.      Gunsei Kensatu Kyoko

III.          Indonesia Merdeka

Setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan tidak tergantung pada bangsa lain. Sehingga Indonesia bebas menentukan nasibnya untuk mengatur negara dan menetapkan tata hukumnya.UUD 1945 ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan tata hukum yang berlaku adalah segala peraturan yang telah ada dan pernah berlaku pada masa penjajahan Belanda dan masa Jepang serta produk-produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dari 1945-1949. Kemudian masih dalam masa Tata Hukum Indonesia yakni tahun 1949 sampai 1950,  pada masa ini adalah masa berlakunya konstitusi RIS. Pada masa tersebut tata hukum yang  berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku  pada masa 1945-1949 dan produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah Negara yang berwenang untuk itu selama kurun waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 16 Agustus 1950. Dilanjutkan periode tahun 1950 hingga 1959, Tata hukum yang diberlakukan pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku berdasarkan Pasal 142 UUDS 1950, kemudian ditambah dengan peraturan baru yang dibentuk oleh  pemerintah Negara selama kurun waktu dari 17Agustus 1950 sampai dengan 04 Juli 1959.

BAB III
KESIMPULAN

A.      Kesimpulan

Sejarah dalam bahasa latin “Historis” dan dalam bahasa jermannya “Geschichte” yang berasal dari kata geschehen, berarti “sesuatu yang terjadi”. Sedangkan istilah “Historie” menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia. Secara sederhana kata sejarah oleh masyarakat indonesia diartikan sebagai cerita dari kejadian masa lalu yang dikenal dengan sebutan legenda, babad, kisah, hikayat, dan banyak lagi yang mana kebenarannya belum bisa diakui.

Setelah pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa sejarah tata hukum di Indonesia itu banyak dari negara-negara lain dalam pembentukan tata hukum yang ada di Indonesia, ada negara Belanda dan Jepang, lalu Indonesia yang mencetuskan Tata hukumnya. Setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan tidak tergantung pada bangsa lain. Sehingga Indonesia bebas menentukan nasibnya untuk mengatur negara dan menetapkan tata hukumnya.UUD 1945 ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan tata hukum yang berlaku adalah segala peraturan yang telah ada dan pernah berlaku pada masa penjajahan Belanda dan masa Jepang serta produk-produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dari 1945-1949.

DAFTAR PUSTAKA

R. Abdoel Djamali, S.H. (pengantar hukum Indonesia) Jakarta, Ikrar mandiri abadi 1996

---

[1] Lihat R. Abdoel Djamali, S.H. (pengantar hukum Indonesia) Jakarta, Ikrar mandiri abadi 1996 Hal. 8

[2]  R. Abdoel Djamali, S.H. (pengantar hukum Indonesia) Jakarta, Ikrar mandiri abadi 1996

Hal. 43